Dr. Herman Hofi Munawar: Bandingkan Sistem Kerja, Bukan Hasil Akhir Kalbar dengan Jabar

Pontianak | suarabangsanews - 18 April 2026 — Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menilai pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Barat terkait perbandingan antara Kalbar dan Jawa Barat sebagai pandangan yang tepat, rasional, dan tajam dalam membedah esensi perbedaan antar wilayah.

Dalam keterangannya kepada awak media, Sabtu (18/4), Herman menegaskan bahwa pendekatan perbandingan “apple to apple” antara Provinsi Kalimantan Barat dan Jawa Barat tidak relevan jika hanya didasarkan pada indikator absolut seperti luas wilayah, jumlah penduduk, maupun kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, perbandingan yang tepat bukan terletak pada hasil akhir (output), melainkan pada sistem kerja dan proses tata kelola pemerintahan. “Yang bisa dibandingkan adalah bagaimana cara kerja, sistem, serta inovasi yang dilakukan dalam tata kelola pemerintahan dengan prinsip unending improvement,” ujarnya.

Ia menjelaskan, karakteristik geografis Kalimantan Barat yang memiliki wilayah luas dengan persebaran penduduk yang tidak merata menjadi tantangan utama dalam menjangkau pelayanan publik secara efektif. Oleh karena itu, upaya Pemerintah Provinsi Kalbar dalam mengadopsi sistem e-government terintegrasi dinilai sebagai langkah strategis untuk mengatasi hambatan geografis, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil.

Lebih lanjut, Herman menekankan pentingnya perumusan kebijakan berbasis data (evidence-based policy). Dengan pendekatan tersebut, setiap kebijakan yang diambil diharapkan lebih tepat sasaran serta mampu meminimalkan pemborosan anggaran.

“Luas wilayah Kalbar yang mencapai sekitar 1,5 kali Pulau Jawa membawa konsekuensi tanggung jawab pembangunan yang besar. Karena itu, prinsip keberlanjutan harus menjadi perhatian serius dalam setiap kebijakan pembangunan,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam, tata kelola lahan, serta investasi yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan guna menjaga keseimbangan ekosistem di Kalimantan Barat.

Di sisi lain, meskipun jumlah penduduk relatif lebih kecil dibandingkan provinsi di Pulau Jawa, Herman menilai fokus pembangunan Kalbar seharusnya diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas. Sektor pendidikan, menurutnya, perlu diselaraskan dengan kebutuhan industri dan potensi ekonomi lokal.

Selain itu, penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga dinilai krusial melalui pola pendampingan yang berkelanjutan, perluasan akses permodalan, serta digitalisasi usaha sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan.

“Inovasi tidak selalu berarti meniru, tetapi bagaimana kita mampu mengadaptasi sistem kerja yang sesuai dengan karakteristik daerah,” tambahnya.

Herman menegaskan, pengembangan manajemen tata kelola pemerintahan merupakan aspek yang sangat urgen, dengan fokus pada sistem yang memungkinkan pemerintah daerah bekerja lebih cerdas (work smarter), bukan sekadar bekerja lebih keras (work harder).

“Dengan pendekatan tersebut, Kalbar dapat mengejar ketertinggalan tanpa harus terhambat oleh keterbatasan anggaran yang ada,” pungkasnya.

Sumber: Dr.Herman Hofi Munawar, SH 

Red/Ron