APBDes Tak Ditandatangani BPD, Pemdes Riam Bunut Jadi Sorotan Terkait Dugaan Markup Dana Desa

KETAPANG | suarabangsanews - Penyelewengan Dana Desa (DD) melalui modus penggelembungan harga (markup) dan pembangunan fiktif oleh oknum Pemerintah Desa (Pemdes) merupakan tindak pidana korupsi yang merugikan masyarakat.

Modus ini umumnya melibatkan manipulasi laporan anggaran, nota fiktif, hingga pengurangan volume pekerjaan demi keuntungan pribadi.

Dugaan penyelewengan Dana Desa dan praktik markup oleh Pemdes Riam Bunut, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, kembali mencuat. Senin (13/04/26).

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Riam Bunut, Amat Samli, mengungkapkan kepada wartawan mengenai sejumlah kejanggalan dalam proyek fisik desa. Salah satunya adalah pembangunan Jalan Usaha Tani di Dusun Riam Bunut yang menggunakan unit ekskavator mini dengan pagu dana sebesar Rp 76.757.000.

"Terdapat indikasi markup anggaran pada pembayaran Hour Meter (HM). HM pada alat berat adalah alat ukur durasi mesin beroperasi, namun diduga jam operasionalnya dimanipulasi oleh Pemdes untuk menyiasati sisa anggaran Dana Desa," terang Amat.

Selain jalan usaha tani, BPD juga menemukan masalah pada kegiatan belanja Ketahanan Pangan dengan pagu dana Rp 157.782.000. Berdasarkan pengecekan lapangan, ditemukan banyak item dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang volumenya dikurangi atau harganya digelembungkan.

"Setelah kami cek, belanja barang dan jasa memunculkan angka yang sangat fantastis dan diduga kuat di-markup. Karena alasan inilah, saya dan anggota BPD sepakat untuk tidak menandatangani APBDes awal tahun 2026," tegasnya.

BPD juga telah melayangkan surat kepada Pemdes Riam Bunut untuk meminta transparansi, namun hingga saat ini pihak Pemdes belum memberikan respons formal atau menandatangani surat keberatan tersebut.

Kepala Desa Riam Bunut, Dedi Iskandar, saat ditemui di kantornya menjelaskan bahwa pembangunan jalan usaha tani memang tidak memiliki spesifikasi diameter dan ukuran pasti, melainkan hanya dihitung berdasarkan operasional alat berat sebanyak 80 HM.

Terkait program Ketahanan Pangan, Dedi mengaku belum menerima Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari bawahannya.

"Sampai hari ini SPJ belum sampai ke meja saya, sehingga saya belum tahu detail apa saja yang dibelanjakan," ujarnya.

Dedi juga mengakui adanya ketidaksinkronan data HM antara pihak BPD (yang mendapat informasi dari operator) dengan data dari CV pelaksana. Namun, yang mengejutkan, Kades menyebutkan adanya aliran dana "ucapan terima kasih" kepada tim verifikasi kecamatan yang jumlahnya variatif.

Sekcam Sungai Laur, Abdul Huda, S.Kep, membenarkan bahwa APBDes Riam Bunut belum ditandatangani BPD. Pihaknya telah melakukan mediasi beberapa hari lalu.

"Hasil mediasi, BPD siap menandatangani jika Pemdes telah membenahi administrasi agar sesuai dengan fakta di lapangan," kata Huda. Namun, Huda membantah keras adanya aliran dana ke pihak kecamatan. "Pihak kecamatan tidak pernah meminta dana dalam setiap proses verifikasi. Itu tidak benar," tambahnya.

Keresahan juga datang dari warga setempat. Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa saat ini sangat tidak transparan.

"Pagu dana ketahanan pangan besar, tapi tanaman dan lahannya terbengkalai. Uang sewa pasar yang dibangun dengan APBD Kabupaten pun tidak jelas rimbanya, padahal sudah bertahun-tahun dihuni warga," keluhnya.

Warga berharap pihak berwenang, seperti Inspektorat, APIP, BPKP, hingga Unit Tipikor Polres Ketapang, segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Pemdes Riam Bunut.

"Selama masa jabatan Pemdes yang baru ini, pembangunan tidak ada yang benar-benar bermanfaat jangka panjang bagi masyarakat. Seringkali setelah dibangun langsung terbengkalai, contohnya sumur bor tahun lalu," pungkasnya. (Roesliyani)

Tim Red